Konflik Golkar Sumut Ijeck Memanas, DPD II Tolak SK DPP dan Desak Bahlil Mundur
- account_circle Nuraini
- calendar_month Sab, 27 Des 2025
- visibility 272
- comment 0 komentar
ZONA.CO.ID (Pematang Siantar) –
Penolakan DPD II Terhadap SK DPP Golkar
Para pengurus daerah secara terbuka menolak keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Konflik Golkar Sumut Ijeck memicu penolakan keras dari sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar di Sumatera Utara.
Mereka menolak keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang mencopot Musa Rajekshah dari jabatan Ketua DPD I Golkar Sumut dan menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas.
Baca juga : Labusel Percepat Pemetaan Aset Desa Labusel untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih 2025
Mangatasi Silalahi Soroti Keputusan Sepihak
Mangatasi Silalahi menyatakan sikap penolakan dan menilai DPP Golkar mengambil keputusan sepihak.
Ia secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan DPP yang dinilai tidak mencerminkan nilai partai kader dan mengabaikan aspirasi daerah.
Ia menegaskan DPD I Golkar Sumut tetap menjalankan tahapan organisasi.
DPD II Bantah Alasan Keterlambatan Musda
Konflik Golkar Sumut Ijeck semakin menguat setelah Mangatasi membantah alasan DPP Golkar yang menyebut belum terlaksananya Musyawarah Daerah (Musda) sebagai dasar pencopotan.
Baca juga : Pemerintah Hadir untuk Rakyat lewat Transportasi Publik, Prabowo : Subsidi Enam Puluh Persen
Menurutnya, keterlambatan Musda bukan disebabkan oleh ketidaksiapan DPD I Golkar Sumut, melainkan masih dalam proses internal organisasi.
Ijeck Dinilai Berprestasi Pimpin Golkar Sumut
Sementara itu, DPD II Golkar Pematang Siantar menilai Ijeck berhasil membawa Partai Golkar meraih hasil signifikan pada Pemilihan Legislatif di Sumatera Utara.
Oleh karena itu, pencopotan dinilai merugikan konsolidasi partai.
Baca juga : Bupati Labusel Dorong Pendanaan Alternatif Infrastruktur Daerah
Desakan Copot Ketua Umum Golkar
Akhirnya, Mangatasi mengajak seluruh kader Golkar di Sumatera Utara untuk bersikap solid menolak SK DPP dan mendesak evaluasi total kepemimpinan pusat demi menjaga stabilitas internal partai.**
- Penulis: Nuraini
- Editor: Nuraini
- Sumber: Labuhanbaturaya
Saat ini belum ada komentar